Strategi Indonesia dalam Membangkitkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19, Sudah Siapkah untuk Bangkit Kembali pada 2021?

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengubah interaksi jual-beli di pasar. Beberapa industri mengalami keterpurukan yang sangat dalam, beberapa lainnya mendapat mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi, namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, Berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dikaji lagi dengan memperhatikan situasi perekonomian saat ini, estimasi penemuan dan pendistribusian vaksin, serta jangka waktu manfaat dari kebijakan itu sendiri.

Situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan Year on Year pada kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% saja. Data pada kuartal kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif, seperti Industri transportasi yang mengalami pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar -30,84%. Akan tetapi, beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan positif, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air.

Perekonomian nasional dari segi pengeluaran pun semakin melengkapi data penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020, data mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar -5,51%, pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar -6,90%, ekspor tumbuh sebesar -11,66%, dan impor tumbuh sebesar -16,96%. Data-data tersebut mengkonfirmasi kontraksi yang dialami oleh sebagai besar sektor industri yang beroperasi di Indonesia.

Penurunan yang cukup signifikan dalam ekonomi mendesak diciptakannya vaksin untuk mengatasi pandemi covid-19 ini dan membuat keadaan kembali normal. Sebuah penelitian yang diadakan oleh Center for Global Development memprediksi bahwa terdapat 50% kemungkinan vaksin akan ditemukan pada April 2021, dan pada akhir 2021 kemungkinan tersebut meningkat menjadi 85%. Selain itu, kemungkinan vaksin berhasil didistribusikan ke seluruh populasi dunia pada September 2023. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan yang dibuat dengan kemungkinan yang ada sehingga target pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat dicapai.

Berdasarkan perkiraan yang dibuat Asian Development Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai angka 5,3%. Prediksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi Indonesia (dalam data terlampir di bawah, per September 2020) sudah kembali stabil dan virus Covid-19 sudah terkendali dengan adanya vaksin. Asumsi pertumbuhan ekonomi dengan besaran tersebut juga didukung oleh sektor ekonomi yang permintaannya justru melonjak disaat pandemi mengguncang Indonesia. Pada bulan Maret 2020, penjualan online melonjak 320% dari total penjualan online awal tahun. Lonjakan semakin tajam terjadi, penjualan online April 2020 tercatat meningkat 480% dari Januari 2020. Terperinci, pada bulan Maret 2020 penjualan tertinggi ada pada Makanan dan Minuman, yaitu meningkat 570% dari penjualan di Januari 2020. Penjualan terendah adalah produk olahraga yang hanya meningkat 170% dari penjualan Januari. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa consumers’ goods cenderung meningkat penjualannya dari sektor lainnya.

Dalam mengkaji kebijakan yang perlu ditetapkan, perlu diperhatikan 3 situasi yang akan terjadi dan tujuan yang perlu dicapai dalam setiap situasi. Situasi pertama adalah selama vaksin belum ditemukan, yaitu mulai dari saat ini sampai April 2021 atau akhir 2021. Pada situasi tersebut, pemerintah perlu berfokus pada strategi mempertahankan ekonomi sampai vaksin ditemukan. Berikutnya situasi kedua adalah masa transisi, yaitu selama vaksin telah ditemukan, tetapi belum didistribusikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dalam situasi ini, fokus dalam ekonomi berkembang dari sekedar bertahan menjadi berkembang dan persiapan untuk kembali bangkit. Situasi terakhir adalah masa pasca pandemi yaitu setelah vaksin telah didistribusikan sepenuhnya dan secara efektif menghentikan pandemi covid-19. Dalam situasi ini, fokus tujuannya adalah bagaimana cara menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam situasi pertama di mana vaksin belum ditemukan dan tujuan nasional berfokus untuk mempertahankan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan. Kebijakan yang diterapkan dalam situasi ini merupakan kebijakan yang memiliki jangka pendek, sesuai dengan tujuannya untuk mempertahankan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan yang dilakukan bersifat sementara dan akan berubah seiring waktu berjalan.

Salah satu kebijakan yang diberikan dapat berupa pembinaan untuk UMKM. Sebagai bentuk usaha yang memiliki proporsi sebesar 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual-beli yang berkurang. Oleh karena itu pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM.

Pelatihan dan pemberian bantuan finansial tersebut perlu dilakukan dengan efektif dan efisien. Pada awal masa pandemi di Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan pembinaan kepada para korban PHK dengan memberikan pelatihan gratis melalui kartu prakerja. Sayangnya, materi dari pelatihan tersebut dinilai kurang tepat sasaran dan penggunaan anggaran sebesar 20 triliun rupiah menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan dapat dilakukan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan atau bersifat on-demand. Mengingat setiap UMKM memiliki masalah masing-masing yang perlu diselesaikan, program konsultasi dan mentoring secara langsung dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dengan para ahli manajemen dan keuangan. Penerapan pelatihan tersebut juga dapat membuat para pelaku UMKM menjadi melek finansial sehingga dapat memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah dengan benar. Tidak hanya menguntungkan pihak UMKM, kebijakan ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi para ahli manajemen dan keuangan.

Berikutnya dalam situasi kedua di mana vaksin telah ditemukan tapi belum didistribusikan sepenuhnya dan tujuan nasional berfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diberlakukan. Kebijakan yang diberlakukan mulai bersifat ekspansif untuk kembali menstimulus perekonomian nasional. Masa transisi ini justru menjadi masa yang krusial karena masyarakat harus siap dalam menyambut tatanan sosial ekonomi yang akan segera kembali normal. Pada masa ini, ketergantungan terhadap pemerintah perlu dikurangi dan bantuan yang diberikan pun dapat lebih berfokus pada manfaat jangka panjang.

Untuk situasi terakhir di mana vaksin telah ditemukan dan didistribusikan sepenuhnya dan tujuan nasional berfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat dijalankan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada situasi seperti ini perlu lebih berfokus pada tujuan jangka panjang. Perlu diingat bahwa kecepatan rebound dalam ekonomi tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Rebound ekonomi di China yang terjadi dengan cepat tetapi penuh risiko merupakan contohnya. Rebound tersebut terjadi lantaran pemerintah meningkatkan pengeluarannya guna menstimulus perekonomian, namun tidak pengeluaran tersebut kurang memiliki manfaat jangka panjang.

Peristiwa tersebut menjadi pelajaran untuk mengurangi tendensi masyarakat untuk bergantung pada bantuan dari pemerintah. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan menjadi ancaman karena dana pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu penyesuaian alokasi anggaran kepada hal-hal yang memberikan manfaat pada jangka panjang. investasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur dan pendidikan perlu digencarkan.

Investasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan banyak manfaat dalam jangka panjang. Pertama, penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang akan meningkat, memberikan sumber penghasilan jangka panjang kepada masyarakat. Kedua, manfaat dari infrastruktur yang dibangun memberikan nilai guna yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Ketiga, pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan  meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Industri pariwisata yang saat ini sedang mengalami kemunduran pun dapat segera menyambut momen kebangkitannya.

Hal berikutnya yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian bahkan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang adalah investasi pada pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Semakin tinggi daya saing akan meningkatkan membuka kesempatan pekerjaan dan meningkatkan pemasukan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, investasi pada pendidikan juga dapat diutamakan kepada guru sebagai infrastruktur terdepan sehingga juga membuka lapangan pekerjaan bagi para guru dan meminimalisir kesenjangan pendidikan yang ada saat ini.