Bromo Tengger Semeru Membara: Ketika Kobaran Api Menyelimuti Savana

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan suatu kawasan konservasi untuk pelestarian flora dan fauna (Ummah dkk, 2024). Kawasan konservasi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis antara organisme hidup dengan lingkungan abiotik serta keberlangsungan ekosistem. Status ‘taman nasional’ telah ditetapkan sejak tahun 1982 berdasarkan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Rajib dkk, 2026). Kawasan ini juga dijadikan sebagai destinasi wisata alam yang populer di kalangan wisatawan, baik lokal maupun global. Terletak di Provinsi Jawa Timur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mampu mendukung kestabilan ekonomi warga lokal sebagai hasil dari pembukaan wisata. Berdasarkan Utami (2017), pengelolaan kawasan pariwisata Gunung Bromo memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia dalam mendukung kelangsungan dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki lanskap alam yang indah dan unik. Kawasan ini diketahui sebagai satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia, dan mungkin di dunia yang memiliki lautan pasir vulkanik pada ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut (Nurrahim, 2021). Pasir vulkanik tersebut berasal dari letusan dahsyat Gunung Tengger Purba yang terjadi di masa lampau. Keindahan lainnya juga tampak pada bentangan padang rumput hijau yang ditumbuhi oleh vegetasi alami khas pegunungan. Perpaduan antara morfologi perbukitan yang menjulang, lautan pasir vulkanik, padang savana, serta keragaman flora dan fauna mewujudkan suatu pemandangan alam yang khas.

Keindahan dan kekayaan ekologis tersebut menjadikan kawasan TNBTS memiliki nilai penting yang perlu dijaga dari berbagai ancaman lingkungan. Namun, keberadaan kawasan konservasi dengan vegetasi yang luas juga menghadapkan TNBTS pada risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika kondisi vegetasi mengering pada musim kemarau. Peristiwa kebakaran dapat mengubah kondisi kawasan dalam waktu singkat. Lanskap yang sebelumnya didominasi padang rumput, vegetasi alami, dan lautan pasir dapat berubah menjadi area yang dipenuhi kepulan asap serta api yang membakar vegetasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS tidak hanya berkaitan dengan hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga dapat mengancam fungsi ekologis dan nilai konservasi yang dimiliki kawasan tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan berbagai dampak buruk seperti kerusakan lingkungan, berkurangnya keragaman hayati, penurunan nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim, serta kepulan asap yang mengganggu sistem pernapasan manusia. Menurut Sidik & Abidin (2024), rusaknya kondisi suatu lingkungan bermakna terjadinya penurunan tingkat kegunaan untuk pemanfaatan tertentu hingga tidak bisa digunakan sama sekali. Gejala ini dapat dilihat berdasarkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ditegaskan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dibutuhkan untuk mengukur batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang dapat ditoleransi oleh lingkungan dalam melestarikan fungsinya (Sidik & Abidin, 2024).

Berdasarkan Tristania dkk (2025), peristiwa kebakaran terjadi ketika api muncul tanpa diinginkan, baik dalam skala kecil maupun besar. Karena kemunculannya yang tidak diinginkan, seringkali membuat api sulit untuk dipadamkan. Titik api pertama kali dilaporkan muncul di sekitar Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Probolinggo pada Senin, 3 Agustus 2026. Lahan yang terbakar pada waktu tersebut diperkirakan seluas 10 hektare. Sementara itu, berdasarkan TIMES Indonesia (2026), kebakaran pertama dilaporkan di Blok Bantengan, wilayah TNBTS pada Kabupaten Lumajang. Lokasi ini bukan kawasan wisata utama sehingga kebakaran belum terlihat sebagai ancaman yang besar bagi kawasan wisata Bromo. Kemudian, dari Selasa hingga Rabu, 4-5 Agustus 2026, api terus meluas. Hal ini dipengaruhi oleh tiupan angin serta vegetasi yang kering. Petugas gabungan yang terdiri atas TNBTS, BPBD, TNI, Polri, dan relawan melakukan upaya pemadaman darat. Beberapa titik berhasil dipadamkan, tetapi tiupan angin yang kencang membuat api terus bergerak menuju kawasan Blok Bantengan hingga Pusung Jantur (Media Indonesia, 2026). 

Semakin cepatnya penyebaran api yang membakar lahan mengakibatkan kondisi bertambah parah. Pada Kamis, 6 Agustus 2026, Watugede (Kabupaten Probolinggo) menjadi salah satu area dengan kebakaran paling luas. Hingga waktu tersebut, tercatat seluas 176 hektare lahan hangus terbakar. Keesokan harinya, 7 Agustus 2026, muncul dugaan bahwa kebakaran lahan ini dipicu oleh aktivitas manusia. Bermunculan indikasi adanya oknum yang membuat perapian di jalur tradisional Argosari-Ranupane dan meninggalkan bara yang belum sepenuhnya padam (Media Indonesia, 2026). Dugaan tersebut masih berada di dalam tahap investigasi lebih lanjut. DW Indonesia (2026) menyatakan bahwa kebakaran juga semakin meluas akibat kondisi musim kemarau yang membuat api semakin cepat menyebar. Akibat api yang merembet hingga ke kaldera, seluruh pintu masuk wisata resmi ditutup mulai Sabtu, 8 Agustus 2026. Sampai dengan Minggu, 9 Agustus 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran tercatat sekitar 520 hektare, di mana seluas 300 hektare terbakar dalam satu malam (TIMES Indonesia, 2026).

Proses pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo menghadapi tantangan berupa kondisi medan yang sulit dijangkau. Titik api berada di kawasan perbukitan dan hutan dengan kontur terjal sehingga akses bagi tim darat menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan pemadaman dengan mempertimbangkan keselamatan personel. Situasi serupa juga terjadi pada kebakaran di kawasan perbukitan Ringgit, Kabupaten Probolinggo. Jarak titik api yang jauh serta kondisi perbukitan yang terjal membuat pemadaman secara langsung mengalami kendala. Meskipun demikian, personel gabungan tetap melakukan pemantauan dan penanganan untuk mencegah api meluas (Indonesia Move, 2026). BNPB juga mencatat bahwa titik api di kawasan hutan Probolinggo berada di perbukitan yang jauh dan sulit dijangkau. Hembusan angin kemudian membawa bara api sehingga kembali menyulut daun, rumput, dan serasah yang kering (BNPB, 2026).

Kondisi medan tersebut membuat pemadaman tidak cukup dilakukan melalui jalur darat. Pemerintah dan tim gabungan perlu mengkombinasikan pemadaman dari darat dan udara untuk menjangkau titik api yang sulit diakses. Tim darat yang terdiri atas petugas BPBD, TNBTS, TNI, Polri, serta relawan melakukan pemadaman dan pemantauan di sekitar lokasi kebakaran. Sementara itu, dukungan dari udara digunakan untuk menjangkau titik api yang berada di area dengan akses terbatas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BNPB sebelumnya juga telah menyiapkan helikopter water bombing sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di kawasan pegunungan seperti Bromo. Langkah tersebut dipersiapkan agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat ketika titik api berada di medan yang sulit dijangkau tim darat (BNPB, 2026).

Upaya pemadaman juga membutuhkan dukungan peralatan yang mampu menjangkau area kebakaran dari udara. Pengerahan helikopter water bombing menjadi salah satu metode untuk menjatuhkan air langsung ke titik api yang tidak dapat dijangkau petugas secara langsung. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, operasi water bombing digunakan untuk membantu pemadaman pada lokasi yang memiliki akses darat terbatas. Keberadaan sumber air menjadi faktor penting karena helikopter harus memperoleh pasokan air dari lokasi yang memungkinkan untuk mendukung operasi secara berulang. Karena itu, keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kebakaran dapat memperlambat proses pemadaman dan mengurangi efektivitas operasi udara.